Infoseputarpati.com – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, M Nur Sukarno usulkan tiga hal kepada Dirjen tanaman pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Usulan tersebut disampaikannya saat kunjungan Komisi B DPRD ke Kementan di Jakarta, Selasa (21/2/2023) lalu.
Adapun usulan yang disampaikan Sukarno diantaranya agar Komoditas ketela di Kabupaten Pati mendapatkan pupuk subsidi.
Diketahui pasca turunnya Permentan nomor 10 tahun 2022, pemerintah mengurangi prioritas komoditas penerima pupuk subsidi dari 70 komoditas menjadi 9 komoditas saja.
Ketela menjadi salah satu komoditas yang tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi.
Hal ini dianggap tidak adil untuk wilayah Kabupaten Pati yang memiliki luas lahan ketela sebesar 15 ribu hektar dengan jumlah petani ketela sebanyak 19.794 orang.
“Kemarin Saya usul, antar Dirjen di Kementan harus ada sinkronisasi dalam program kegiatan Pertanian. Komoditas Ketela juga harus mendapatkan jatah pupuk bersubsidi,” ujar Sukarno kepada.
Usulan Kedua, meminta adanya data yang valid mengenai luasan tanaman jagung dan hortikultura untuk menentukan jumlah penerima pupuk subsidi.
“Tanaman jagung, tanaman hortikultura didata semua untuk menentukan jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak menimbulkan masalah lagi,” ujarnya.
Usulan ketiga, meminta adanya sinkronisasi data produksi pangan di daerah dan nasional.
Hal ini dimaksudkan untuk memperkirakan stok pangan nasional yang valid.
Ia menilai, kelangkaan beras yang terjadi saat ini juga ada kaitannya dengan data produksi pangan daerah dan nasional yang tidak padu sehingga penyaluran beras tidak merata.
“Data produksi tanaman pangan padi, palawija harus benar benar valid sehingga data nasional terkait ketersediaan stok pangan benar benar menjadi pijakan pemerintah untuk mengambil kebijakan nasional di bidang ketahanan pangan,” imbuhnya. (adv)
