Pati, Infoseputarpati.com – Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Warsiti menanggapi penerapan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) soal adanya pembatasan pegawai di tahun 2023.
Sebagaimana kebijakan yang beredar bahwa pembatasan tersebut didasarkan pada keterbatasan anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada tahun 2023 ini.
“Kalau soal ini memang sudah jadi pembahasan yang serius mas, sebagaimana ketahui bahwa di pemerintah juga berkaitan dengan anggaran untuk belanja pegawai,” katanya saat dihubungi oleh tim Infoseputarpati.com.
Lebih lanjut, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V tersebut juga mengatakan bahwa sangat dimungkinkan bahwa kebijakan tersebut berubah.
Untuk sementara waktu pihaknya menegaskan bahwa anggaran belanja pegawai tidak ada. Ia menyampaikan pemerintah sedang fokus untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
“Kurang tau pastinya, tapi kemungkinan untuk tahun ini kok tidak, karena anggaran untuk pemilik yang sedemikian besar itu,” jelasnya.
Pihaknya juga menuturkan perubahan dapat dilakukan setelah nanti pada anggaran perubahan. Jika anggaran dan kondisi memungkinkan, maka pengadaan belanja untuk pegawai sangat dimungkinkan untuk dibuka kembali.
“Belum tahu besok ya mas, siapa tau kok pas perubahan ujug-ujug ada kan ya bisa jadi diadakan to,” terang Polisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pati tersebut. (Adv)
