Pati, Infoseputarpati.com – Guru Honorer jauh lebih banyak dibandingkan guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut data Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), secara nasional terdapat 3.357.935 guru di Indonesia, di mana 52,2 persen atau 1.754.555 guru honor, dan selebihnya 1.603.380 guru PNS.
Hal ini menjadi sorotan anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah. Ia menyadari bahwa banyak jumlah guru honorer yang ada di Kabupaten Pati masih belum mendapatkan gaji yang layak.
Maka dari itu, ia berharap supaya guru honorer yang mengabdi lebih dari 3 tahun mendapat prioritas utama dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022 ini.
“Semoga saat verifikasi yang diprioritaskan yang mengabdi lama. Yang kurang dari tiga tahun tidak usah, saya mendorong seperti itu,” ujar Muntamah.
Sebelumnya, Komisi D sempat mendapat aduan dari para guru honorer untuk diprioritaskan dalam penerimaan PPPK. Jangan sampai, mereka yang sudah mengabdi lama terkalahkan oleh guru wiyata yang baru mengabdi beberapa tahun.
“Ada sebuah kekhawatiran yang pengabdiannya dikalahkan yang baru. Mereka berharap adanya observasi, supaya ada keterpihakan untuk diprioritaskan,” sambungnya.
Terkait besaran gaji guru honorer yang jauh dari kata layak, Muntamah mengungkapkan bahwa gaji tersebut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Melainkan gaji dari pihak sekolahan itu sendiri, sehingga jumlahnya terbilang kecil.
Berbeda dengan guru dengan status ASN yang digaji berdasar pada APBD dimana besarannya sudah diatur oleh pemerintah.
“APBD darimana? dana transfer pun masuknya APBD. Tidak ada dana transfer dari pusat dan dari provinsi untuk guru yang diluar APBD. Yang ada kan bantuan pusat hibah bansos ke desa atau kelompok masyarakat. Untuk guru masuknya APBD. Tidak ada dana dari pusat masuknya ke guru,” paparnya. (adv)
Penulis: Muhamad Kafi
Editor: Erika Chairun
